Skip to main content

Interprofessional Education (IPE) dan Praktek Kolaborasi dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia



Made Rai Dwitya Wiradiputra, Jurusan Farmasi FMIPA Universitas Udayana


Sistem Kesehatan Nasional (SKN) telah merumuskan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya kemampuan hidup sehat. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sebagai penyempurnaan dari SKN sebelumnya merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh elemen bangsa dalam rangka untuk meningkatkan tercapainya pembangunan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional. Derajat kesehatan masyarakat adalah gambaran kemampuan kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator kesehatan, antara lain umur harapan hidup, angka kematian, dan status gizi. Salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu sumber daya kesehatan, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa contoh sumber daya kesehatan antara lain sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan. Saat ini sistem pelayanan kesehatan di Indonesia berada pada kondisi yang belum baik.
Kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini masih belum merata antara satu daerah dengan daerah lain. Hal tersebut dapat dilihat dari ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dibandingkan dengan kota-kota besar. Ketimpangan tersebut terjadi karena banyak faktor. Beberapa diantaranya adalah faktor sisem pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta faktor sumber daya manusia. Berbagai sarana dan prasarana kesehatan tersedia secara lengkap hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia, sedangkan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil masih tergolong sangat minim. Selain dari faktor sarana dan prasarana, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan di seluruh pelosok Indonesia juga merupakan salah satu permasalahan yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah.
Dalam Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Namun, pada umumnya tenaga kesehatan cenderung enggan untuk mengabdi di daerah-daerah terpencil dan lebih memilih daerah-daerah perkotaan dengan fasilitas yang mendukung karir dari tenaga kesehatan tersebut. Kasus yang sering terjadi dalam kaitannya dengan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan adalah tidak sebandingnya rasio jumlah tenaga kesehatan di suatu daerah dengan jumlah penduduk yang harus dilayani untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai contoh adalah perbandingan rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2012 (Kemenkes RI, 2013) yang mana menyatakan bahwa rasio dokter umum per 100.000 penduduk di DKI Jakarta sebesar 149,5 sedangkan di Sulawesi Barat hanya sebesar 8,9. Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan distribusi dokter umum antara daerah satu dengan daerah lainnya yang tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah yang bersangkutan.
Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini masih terpecah-pecah (terfragmentasi) sehingga masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang tidak komprehensif dari tenaga kesehatan. Selain itu fragmentasi pelayanan kesehatan akan berpengaruh pada penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Salah satu contoh adanya fragmentasi pelayanan kesehatan misalnya seorang pasien mendapat pertanyaan yang sama dari tenaga kesehatan yang berbeda. Tidak jarang terjadi  kasus seorang pasien dengan penyakit yang kompleks ditangani oleh lebih dari satu dokter dan diberikan resep obat yang sama dari dokter yang berbeda. Contoh kasus tersebut akan berpengaruh pada kenyamanan pasien atau bahkan berpengaruh pada penurunan keamanan pasien. Fragmentasi pelayanan kesehatan tersebut dapat terjadi karena belum adanya komitmen untuk saling berkolaborasi diantara tenaga kesehatan dalam menjalankan masing-masing profesinya.
Permasalahan sumber daya manusia kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan merupakan faktor penentu terhadap rendahnya kualitas pelayanan kesehatan sehingga diperlukan berbagai tindak upaya penyelesaian masalah tersebut. Salah satu upaya yang dicanangkan oleh World Health Organization (WHO) untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan adalah dengan penerapan praktek kolaborasi diantara tenaga kesehatan dengan berbasis pada patient centered. Dalam konsep praktek kolaborasi, tenaga kesehatan akan secara bersama-sama berkolaborasi dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat. Selain itu fokus pelayanan kesehatan dalam praktek kolaborasi tidak lagi pada professional centered, melainkan pada patient centered. Menurut WHO, yang disebut sebagai praktek kolaborasi adalah ketika tenaga kesehatan dari latar belakang profesi yang berbeda secara bersama-sama dengan pasien, keluarga, perawat, dan komunitas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Dalam praktek kolaborasi juga dapat diuturunkan kejadian medical error oleh tenaga kesehatan karena dalam praktek kolaborasi seorang pasien mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif yang tentunya melalui tahapan diskusi bersama terlebih dahulu antara sesama tenaga kesehatan, keluarga, dan pasien.
Keberlangsungan praktek kolaborasi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dipengaruhi oleh kompetensi interprofesi yang dimiliki tenaga kesehatan. Menurut Interprofessional Education Collaborative Expert Panel di Amerika Serikat dalam Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice 2011, domain kompetensi interprofesi dalam pelaksanaan praktek kolaborasi adalah etika interprofesi, peran dan tanggung jawab, komunikasi, serta kerjasama dalam tim. Tentunya keempat domain kompetensi interprofesi tersebut dapat dicapai dan dikembangkan oleh tenaga kesehatan melalui proses yang memberikan kesempatan untuk secara bersama-sama berinteraksi antartenaga kesehatan dari latar belakang profesi yang berbeda sehingga kedepannya tenaga kesehatan akan lebih siap melaksanakan praktek kolaborasi dalam pelayanan kesehatan. Salah satu proses tersebut adalah proses pembelajaran ketika tenaga kesehatan menjalani pendidikan baik saat pendidikan preklinik maupun saat pendidikan klinik. Agar praktek kolaborasi dapat diwujudkan secara nyata dalam tatanan pelayanan kesehatan maka diperlukan suatu sistem pembelajaran interprofesi atau yang lebih dikenal dengan Interprofessional Education (IPE). Menurut WHO, yang disebut sebagai IPE adalah ketika dua atau lebih mahasiswa kesehatan dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda belajar tentang, dari, dan dengan satu sama lain untuk menghasilkan kolaborasi yang efektif dan peningkatan outcome kesehatan.
Konsep IPE didasarkan pada pemikiran tentang bagaimana seorang tenaga kesehatan dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya jika selama pendidikannya tidak pernah berinteraksi dengan mahasiswa kesehatan lain dari disiplin ilmu yang berbeda. Oleh karena itu, implementasi IPE dalam kurikulum pendidikan tinggi kesehatan di Indonesia sangat penting untuk menghasilkan outcome tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan praktek kolaborasi dalam pelayanan kesehatan. Dalam IPE, mahasiswa kesehatan akan dapat belajar untuk memahami dan menghargai peran masing-masing profesi kesehatan yang ada sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih ataupun ketidakselarasan dalam menjalankan profesi kesehatan oleh tenaga kesehatan. Selain itu, dalam IPE juga dapat dirancang suatu program pengabdian masyarakat dalam bentuk praktek kerja lapangan di desa-desa atau daerah terpencil yang dilaksanakan oleh mahasiswa kesehatan dari disiplin ilmu yang berbeda. Dengan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, maka mahasiswa kesehatan akan dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah sekaligus belajar berinteraksi dan berkolaborasi dengan mahasiswa kesehatan lainnya secara nyata di lapangan. Selain itu, rasa empati dan simpati mahasiswa kesehatan terhadap kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan sehingga dapat ditumbuhkan rasa pengabdian untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh pelosok Indonesia dan mengurangi keengganan mahasiswa kesehatan untuk nantinya mengabdi di desa-desa atau daerah terpencil. Dengan demikian permasalahan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan.
Praktek kolaborasi dan Interprofessional Education (IPE) merupakan dua hal yang diperlukan untuk mengatasi beberapa permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia. Atas dasar pentingnya pendidikan interprofesi bagi mahasiswa kesehatan, IPE saat ini sudah mulai dirancang oleh beberapa institusi-institusi pendidikan kesehatan di Indonesia untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan kesehatan. Selain itu, praktek kolaborasi juga telah mulai diinisiasi oleh beberapa institusi pelayanan kesehatan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka secara umum diharapkan praktek kolaborasi dan IPE dapat segera diimplementasikan dan kedepannya dapat memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.




DAFTAR PUSTAKA

Depkes RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
Kemenkes RI. 2013. Profil Kesehatan Indonesia 2012. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
Interprofessional Education Collaborative Expert Panel. 2011. Core Competencies for Intrefprofessional Collaborative Practice: Report of an Expert Panel. Interprofessional Education Collaborative. Washington D.C.
WHO. 2010. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. World Health Organization. Geneva.

Popular posts from this blog

SWAMEDIKASI TERAPI ANTITUSIF, EKSPEKTORAN, DAN MUKOLITIK

Halo kawan, tulisan saya ini bertujuan untuk memberikan informasi swamedikasi dengan pengobatan antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Selamat membaca J

Sebelumnya mungkin akan ada pertanyaan, swamedikasi itu apa sih? Swamedikasi adalah istilah lain dari pengobatan sendiri, yaitu suatuperawatan sendiri oleh masyarakatterhadap penyakit atau gejala yang umumdiderita, dengan menggunakan obat-obatan yang dijual bebas di pasaranatau obat keras yang bisa didapattanpa resep dokter dan diserahkanoleh Apoteker di apotek. Wah maksudnya bagaimana? Oke jadi intinya pengobatan sendiri itu adalah tindakan peerawatan terhadap suatu kondisi atau gejala penyakit yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang dengan obat-obat yang dapat diperoleh di apotek tanpa resep dokter. Walaupun dilakukan secara mandiri, kita hendaknya memperoleh informasi yang benar dari tenaga kesehatan untuk melakukan swamedikasi ya kawan. Salah satu tenaga kesehatan terdekat yang bisa kita tanyakan untuk melakukan swamedikasi ada…

Perbedaan dan Hubungan Biosintesis Terpenoid Jalur Mevalonat (MVA) dan Non- Mevalonat (MEP)

Review JurnalOleh : Made Rai Dwitya Wiradiputra & I Gusti Ayu Nyoman Suastini(2013)Image source : http://plantphys.net
Semua terpenoid dihasilkan melalui biosintesis dua prekursor universal C5 yaitu IPP dan isomernya DMAPP. Terpenoid dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah unit C5 yang menyusunnya. Terdapat dua jalur biosintesis terpenoid berdasarkan pembentukan prekursor C5 IPP dan DMAPP yaitu jalur asam mevalonat dan non mevalonat.